APBD Rohul 2019 Defisit 64.7 M , DPRD Minta Pemkab Prioritaskan Pembayaran Tunda Bayar Ke Rekanan

Pasir Pengaraian (Rokanhulu.Com) - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Mengalami Defisit Keuangan pada Tahun Anggaran 2019 lalu Sebesar Rp. 64.7 Miliar. Terkait kondisi Defisit Keuangan APBD 2019 Tersebut, Pemkab Rohul telah menyurati DPRD Rohul yang ditindaklanjuti dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (6/1/2020) kemarin di kantor DPRD Rohul.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra, Selasa (7/1/2020). Menurutnya, Saat ini, Pemerintah sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pengakuan Hutang  kepada Pihak Ketiga yang Kegiatannya tidak dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2019 lalu.

Menurut Novliwanda, dari penjelasan Pemkab Rohul, Defisit Keuangan yang terjadi pada tahun 2019 lalu dikarenakan tidak tercapainya 100 persen Pendapatan, khusunya Dana Perimbangan dan DBH dari Pemerintah Pusat  serta PAD yang meleset dari estimasi Awal.

"Awalnya target penerimaan dana perimbangan itu diestimasikan sebesar Rp. 267 miliar namun hanya  terealisasi sebesar 55 persen sekitar 91 miliar. Sementara dari sisi PAD tidak terealisasi 39 miliar dari estimasi Awal , sehingga menyebabkan pendapatan tidak seimbang dengan belanja," kata Wanda.

Dikatakan Wanda ada 3 Organisasi Perangkat Daerah (opd)yang memiliki jumlah tunda bayar kegiatan terbesar pada tahun 2019 lalu, seperti  Dinas PUPR sebesar Rp. 38 Miliar, Dinas Perumahan dan kawasan Pemukiman sebesar Rp. 9.1 Miliar dan Dinas Perhubungan Sebesar Rp 3.8 Miliar.

"DPRD  Mendorong Pemkab Rohul segera membayarkan tunda bayar kegiatan 2019 di Tahun 2020. Kami minta rekanan mohon bersabar dalam beberapa bulan kedepan akan segera dibayarkan setelah Pemkab Rohul selesai melakukan perubahan  penjabaran APBD 2020 untuk menuangkan utang tunda bayar yang wajib dibayar di 2020 Sesuai Permendagri Nomor 33," Cakapnya.

DPRD menghimbau Kepada pemerintah agar  menahan diri membelanjakan uang di tahun 2020.  hitung kembali kebutuhan belanja yang bersifat wajib, sehingga APBD 2020 dapat berjalan lancar.   

“DPRD juga meminta pemerintah untuk memastikan hak desa sebesar sepuluh persen dari kurang bayar yang dibaryarkan pemerintah pusat teralokiasikan di 2020 ke dana perimbangan dan segera dibayarkan ke desa,” Tegasnya. (Rhc)


Post Terkait